Gerakan menuju 100 Smart City yang dicanangkan pemerintah pusat telah memicu perlombaan di tingkat pemerintah daerah untuk memodernisasi layanan dan infrastruktur kotanya. Bagi sektor bisnis, terutama industri teknologi dan konstruksi, ini adalah ladang peluang yang sangat menjanjikan.
Proyek Smart City bukan hanya soal membuat aplikasi (apps). Lebih dari itu, ia mencakup pemasangan sensor cerdas (IoT), sistem manajemen lalu lintas, pengelolaan sampah terpadu (smart environment), hingga pengadaan lampu jalan hemat energi otomatis. Semuanya membutuhkan vendor dengan keahlian teknis tingkat tinggi.
Salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan swasta adalah meyakinkan pemerintah daerah tentang Return on Investment (RoI) dari sebuah solusi. Banyak daerah memiliki anggaran (APBD) yang terbatas. Perusahaan yang dapat menawarkan model bisnis berbasis langganan (Software as a Service / SaaS) atau penghematan energi berbagi (Energy Saving Performance Contract) akan lebih disukai.
Selain itu, keberhasilan proyek Smart City sangat bergantung pada interoperabilitas data. Solusi yang ditawarkan oleh pihak swasta tidak boleh menjadi 'silo' baru, melainkan harus dapat diintegrasikan dengan Command Center kota dan mematuhi standar Satu Data Indonesia.
