Pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement) bernilai ribuan triliun rupiah setiap tahunnya. Transformasi dari sistem tender manual menjadi elektronik (e-Procurement) dan e-Katalog telah membuka akses seluas-luasnya bagi perusahaan dari berbagai skala untuk ikut berpartisipasi sebagai penyedia.
Sistem e-Katalog, khususnya, sangat diminati karena mekanismenya yang mirip dengan berbelanja di marketplace online. Instansi pemerintah (K/L/PD) dapat langsung membeli barang dari katalog tanpa harus melalui proses tender yang panjang, asalkan produk tersebut sudah tayang di sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Untuk dapat berpartisipasi, pelaku bisnis harus memenuhi sejumlah persyaratan legalitas (seperti NIB, NPWP) dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Selain itu, pemerintah kini mewajibkan alokasi belanja yang besar untuk produk-produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Memiliki sertifikat TKDN akan menjadi keunggulan kompetitif mutlak.
Transparansi dalam e-Procurement meminimalisir peluang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pelaku usaha dituntut untuk bersaing secara sehat melalui kualitas produk dan harga yang efisien. Mempelajari tren belanja pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah strategi cerdas untuk merencanakan stok dan produksi tahunan.
