Mega proyek Teknologi Informasi (TI) di pemerintahan terkenal dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Masalah yang sering timbul berkisar dari pembengkakan anggaran, penyelesaian yang meleset dari jadwal, hingga sistem yang akhirnya tidak digunakan oleh pengguna akhir. Hal ini menegaskan pentingnya manajemen risiko yang komprehensif sejak fase inisiasi.
Risiko dalam proyek TI tidak hanya terbatas pada masalah teknis seperti server yang down atau bug pada perangkat lunak. Risiko terbesar justru bersifat non-teknis, seperti penolakan dari pengguna (resistance to change), pergantian pimpinan (risiko politik), dan perubahan regulasi di tengah proyek.
Penerapan kerangka kerja manajemen risiko standar, seperti ISO 31000 atau COBIT 2019, sangat dianjurkan. Setiap proyek TI skala besar harus melalui proses kajian kelayakan (feasibility study) yang independen dan penyusunan mitigasi risiko yang proaktif, bukan sekadar reaktif saat krisis terjadi.
Audit TI juga berperan sebagai alat kontrol yang obyektif. Menggandeng pihak ketiga yang independen untuk melakukan review pada tahap-tahap krusial akan memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar (on-track) dan menghasilkan return on investment (ROI) berupa pelayanan yang lebih berkualitas bagi rakyat.
