Salah satu keluhan klasik masyarakat saat mengurus dokumen perizinan atau identitas adalah harus berpindah-pindah dari satu kantor dinas ke kantor dinas lainnya. Ego sektoral, di mana setiap instansi merasa berkuasa atas wewenangnya (turf war), adalah musuh utama dari pelayanan publik yang prima.
Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini digalakkan di berbagai kabupaten/kota merupakan perwujudan nyata dari konsep kolaborasi fisik. Di MPP, masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM, membayar pajak daerah, mengurus BPJS, hingga mengurus izin usaha (PTSP) di bawah satu atap yang nyaman.
Namun, kolaborasi tingkat lanjut yang lebih krusial adalah integrasi sistem (interoperabilitas) di balik layar (backend). Ketika masyarakat mengajukan izin mendirikan bangunan, sistem PTSP seharusnya dapat menarik data status kepemilikan tanah secara otomatis dari sistem BPN dan data NPWP dari sistem DJP tanpa perlu meminta fotokopi dari pemohon.
Kolaborasi data ini membutuhkan dasar hukum berupa perjanjian kerja sama (MoU) antar instansi dan arsitektur Application Programming Interface (API) yang aman. Pemimpin daerah (Kepala Daerah) berperan sebagai konduktor utama yang harus mampu memaksa orkestrasi ini berjalan demi kepentingan warga kota.
